Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) merupakan pengaturan terbaru eksistensi perseroan terbatas di Indonesia. Salah satu latar belakang kehadiran UUPT ini agar dapat menunjang iklim usaha di Indonesia untuk mereka yang akan berusaha di Indonesia dengan menggunakan badan usaha berbentuk perseroan terbatas.

Perseroan terbatas telah diberi kedudukan sebagai Badan Hukum setelah melalui proses pendaftaran dan pengumuman pada instansi yang berwenang, kemudian untuk menunjang pelaksanaan perseroan terbatas dalam praktek diperlukan prinsip-prinsip sebagai batasan yang harus diikuti oleh perseroan terbatas.

Adanya Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibilty) merupakan hal baru yang ada dalam UUPT tersebut sebagai kewajiban dari perseroan terbatas, meskipun dalam hal ini terlalu sederhana pengaturannya, sehingga masih diperlukan aturan hukum lebih rinci agar Tanggungjawab Sosial Perusahaan tersebut dapat berjalan dengan baik.

Pada tanggal 16 Agustus 2007 disahkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang mengganti-kan Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Kehadiran UUPT tersebut, masih menyimpan banyak hal yang perlu dikaji secara akademis maupun dipraktekkan dalam dunia perseroan terbatas, karena "detak denyut jantung" sebuah undang-undang bukan pada lembaga yang membuatnya tapi dalam gerak pelaksanaannya.

Dari berbagai pasal yang ada dalam UUPT, secara subtansi dapat dikaji sedikit saja mengenai status badan hukum dan pemahaman prinsip-prinsip serta tanggungjawab sosial perusahaan dari Perseroan Terbatas.

Buku ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan kontribusi pendapat ataupun pemikiran mengenai Perseroan Terbatas, dengan harapan dapat selaras dengan kebutuhan dalam praktek.

Cover Muka
Halaman Judul
Halaman Hak Cipta
Kata Pengantar
Daftar Isi
Bab
I Pendahuluan
     1. Pengaturan Eksistensi Perseroan Terbatas
     2. Kelahiran Perseroan Terbatas
Bab
II Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum
     A. Kedudukan Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum
          1. Pengertian Badan Hukum
          2. Status Badan Hukum Perseroan Terbatas
     B. Pendirian Perseroan Terbatas
          1. Pengesahan Perseroan Terbatas
          2. Pendaftaran Perseroan Terbatas
          3. Pengumuman Perseroan Terbatas
     C. Berakhirnya Perseroan Terbatas
Bab
III Prinsip-prinsip Perseroan Terbatas Indonesia
Bab IV Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR)
Lampiran 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
Lampiran 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor M-01-HT.01-10 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan
Lampiran 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor M-02-HT.01-10 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
Lampiran 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor M-1450-KP.04-11 Tahun 2007 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.837.KP.04.11 Tahun 2006 Tentang Pendelegasian Wewenang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dalam Memberikan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas Kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di Seluruh Indonesia
Daftar Pustaka
Catatan Tentang Penulis
Cover Belakang