JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) adalah program perlindungan dan pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada seluruh penduduk Indonesia, termasuk masyarakat miskin, yang berguna sebagai penyangga ekonomi ketika sakit. Di sisi lain, sektor informal terbukti mampu menyerap tenaga kerja terbesar mencapai 58,2% (2018). Dengan karakteristik pekerja sektor informal adalah usaha skala kecil, berteknologi sederhana dan cenderung penghasilan tidak menentu menjadi rentan secara ekonomi. Data Susenas 2018 menemukan masih terdapat 35% pekerja sektor informal belum memiliki jaminan kesehatan, dan 10% di antaranya berada dalam kelompok miskin dan rentan miskin.

Buku ini menyajikan implementasi jaminan kesehatan nasional bagi pekerja sektor informal, dari sisi kepesertaan dan keberlanjutan, dan pemanfaatan layanan kesehatan. Pekerja sektor informal termasuk dalam kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) teridentifikasi sebagai kelompok kepesertaan JKN tidak optimal dalam pembayaran premi. Satu dari lima Peserta PBPU mengaku pernah mengalami tunggakan iuran. Finansial masih menjadi alasan utama terjadinya penunggakan tersebut (Survei Pemanfaatan JKN–LIPI, 2019). Di pihak lain, pemanfaatan jaminan kesehatan sangat dipengaruhi oleh aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, seperti jarak dan keberadaan transportasi publik, serta waktu tunggu. Kecenderungan pekerja sektor informal perdesaan lebih rendah dalam pemanfaatan JKN.

Strategi pengoptimalan pemanfaatan jaminan kesehatan nasional yang ditawarkan dalam buku ini melalui pemutakhiran data kependudukan sebagai dasar identitas. Validasi data kemiskinan mampu meningkatkan cakupan dan keberlanjutan kepesertaan. Tidak kalah penting adalah peran pemerintah daerah, masyarakat, dan penyelenggaraan jaminan sosial (BPJS Kesehatan) dalam berkolaborasi dan bekerjasama guna memberikan perlindungan dan layanan kesehatan masyarakat yang optimal.

Keberadaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sangat penting untuk melindungi masyarakat yang rentan secara sosial dan ekonomi ketika sakit dan harus menanggung biaya pengobatan yang besar. Hal ini sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menyatakan bahwa perlindungan sosial bertujuan untuk mencegah dan menangani risiko dari goncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Untuk itu, Pusat Penelitian Kependudukan LIPI melakukan penelitian agar lebih memahami implementasi perlindungan sosial di masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan. Fokus dalam penelitian ini adalah pada sektor informal yang menopang penyerapan tenaga kerja namun di lain pihak merupakan kelompok yang rentan secara ekonomi.

Penelitian jaminan sosial kesehatan ini dilakukan di enam provinsi di Indonesia, yakni Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini utamanya menggunakan metode kuantitatif lalu diperkaya dengan metode kualitatif berupa wawancara, diskusi kelompok terpumpun (DKT) dan observasi. Data dan informasi yang didapatkan dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca terkait dengan perlindungan sosial di bidang kesehatan.vi Setiap tahapan dalam penulisan buku ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan kerja sama berbagai pihak, baik yang berada di Jakarta maupun saat pengambilan data di enam provinsi tersebut.

Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik dan hasilnya dapat disajikan dalam buku ini. Selanjutnya, kami juga menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan-keterbatasan baik secara substansi maupun teknis penyajiannya. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran dan kritikan dari pembaca terkait hal-hal yang ke depannya dapat kami perbaiki dalam penulisan sebuah buku.

Akhir kata, semoga informasi yang disajikan dalam buku ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas secara umum, dan khususnya bagi pemangku kebijakan, informasi tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengoptimalkan pemanfaatan JKN.


Jakarta, 23 Desember 2019
Kepala Pusat Penelitian Kependudukan
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Dr. Herry Yogaswara, MA
NIP.196711211995031002

Sampul
Kata Pengantar
Daftar Isi
Bab 1. Problematika Jaminan Kesehatan
Bab 2. Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional
     2.1 Landasan Hukum
     2.2 Kepesertaan
     2.3 Pembiayaan
     2.4 Pelayanan Kesehatan
Bab 3. Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi Sumatera Utara
     3.1 Karakteristik Sosio Demografi dalam Kepesertaan JKN
     3.2 Persepsi terhadap Status Kesehatan dan Jaminan Kesehatan
     3.3 Upaya Pemangku Kebijakan
     3.4 Kader JKN dan Pembayaran Iuran Peserta JKN
     3.5 BPJS Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan
     3.6 Pemanfaatan Layanan Kesehatan oleh Masyarakat
     3.7 Penutup
Bab 4. JKN bagi Pekerja Sektor Informal di Provinsi Jawa Timur
     4.1 Profil dan Kerentanan Pekerja Sektor Informal
     4.2 Capaian Kepesertaan bagi Pekerja Sektor Informal
     4.3 Pembiayaan dan Keberlanjutan Peserta PBPU
     4.4 Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan bagi Pekerja Sektor Informal
     4.5 Pembelajaran lmplementasi JKN dari Provinsi Jawa Timur
Bab 5. Komitmen Pemerintah Daerah: Wujud Gotong Royong untuk Mencapai UHC di Yogyakarta
     5.1 Program JKN pada Sektor Informal: Peran Pemerintah Daerah dalam Mendorong Peningkatan Jumlah Kepesertaan
     5.2 Komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Menyediakan Jaminan Sosial Kesehatan untuk Semua
     5.3 Permasalahan Pelaksanaan Program JKN
     5.4 Pemanfaatan dan pelayanan kesehatan
Bab 6. Tercapainya UHC,Pembelajaran dari Kota Bandung dan Sumedang
     6.1 Merasa Sehat, tetapi Tetap Butuh Jaminan Kesehatan
     6.2 Tercakup dalam skema PBI Meski tidak Miskin
     6.3 Peluang Meningkatkan Literasi Asuransi Kesehatan
     6.4 Masalah Data Masih Menghantui Pemerintah Daerah dalam Pencapaian UHC
     6.5 Dilema Masyarakat dalam Membayar Iuran JKN
     6.6 Kapitasi sebagai Kekuatan Baru Puskesmas
     6.7 Dinamika Rumah Sakit, Faskes Primadona Masyarakat,dalam Skema JKN
Bab 7. Potret Jaminan Kesehatan di NTT
     7.1 Upaya Meningkatkan Cakupan Kepesertaan JKN di Kota Kupang dan Kabupaten TTS
     7.2 Pendataan dan Kesadaran Masyarakat NTT
     7.3 Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan
Bab 8. Pekerja Sektor Informal dan Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi Sulawesi Selatan
     8.1 Karakteristik Sosioekonomi, Demografi, dan Kesehatan
     8.2 Kepesertaan dan Pembiayaan JKN
     8.3 Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan
Bab 9. Strategi Optimalisasi JKNbagi Pekerja Sektor Informal
Indeks
Tentang penulis