Ikhtisar
Citra pekerja di Indonesia mayoritas bekerja di sektor informal. Sektor informal masih menjadi tumpuan bagi penduduk Indonesia untuk bekerja. Kemudian hingga saat ini keberpihakan kepada nasib pekerja sektor informal masih sangat kurang. Hal ini dapat terlihat dari hasil kajian di dalam buku ini bahwa pengetahuan, partisipasi pekerja sektor informal masih sangat rendah. hal tersebut tidak terlepas dari berbagai kendala seperti kemampuan untuk membayar premi, akses transportasi yang cukup sulit, serta pengetahuan pekerja sektor informal yang cukup rendah terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Diperlukan political will dari pemerintah untuk memberikan akses kepada pekerja sektor informal di dalam kepesertaan. Permasalahan seperti kemampuan pembayaran ini merupakan masalah klasik yang dialami pekerja sektor informal. Hal ini dikarenakan pendapatan yang tidak menentu di sektor informal menjadikan sektor ini sangat rentan ketika terjadi krisis ekonomi. Di sisi lain, kepesertaan jaminan sosial merupakan kewajiban bagi seluruh pekerja termasuk pekerja sektor informal di dalamnya. Namun dalam implementasinya kepesertaan di sektor informal ini masih jauh panggang dari api. Pekerja sektor informal hanya seperti menunggu nasib dan berjuang sendiri di dalam kepesertaan jaminan sosial ini. Oleh karena itu, keberpihakan kepada nasib pekerja sektor informal ini sangat diperlukan misalnya dengan memberikan stimulus dan kemudahan akses. Hal tersebut dapat tercapai jika semua stakeholder mampu berperan dan memiliki keinginan kuat dalam melindungi pekerja di sektor informal.
Pendahuluan / Prolog
Kata pengantar
Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan salah satu upaya untuk jaring pengaman sosial ketika pekerja mengalami kecelakaan kerja, kematian, pensiun, dan hari tua. Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan amanat undang-undang, maka pemerintah telah meluncurkan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang mencakup seluruh pekerja baik formal maupun informal. Kemudian potret ketenagakerjaan Indonesia saat ini masih didominasi oleh pekerja informal dengan penghidupan yang lebih rendah dibandingkan pekerja formal dan dengan jaminan sosial yang masih kurang.
Buku yang ada di tangan Anda ini merupakan hasil Kajian Pusat Penelitian Kependudukan-LIPI. Lebih lanjut, buku ini akan menguraikan dinamika jaminan sosial ketenagakerjaan di sektor informal, sejarah, akses, pengetahuan, kendala dan terakhir berupa rekomendasi kebijakan. Uraian dalam buku menjelaskan bahwa pekerja sektor informal masih mengalami berbagai kendala baik dari sisi pengetahuan, akses, dan kemampuan membayar. Hal ini karena di sektor informal sebagai kategori pekerja bukan penerima upah harus mandiri dalam membayar premi di program jaminan sosial ketenagakerjaan. Citra permasalahan yang tergambar tersebut diberikan jalan keluar berupa rekomendasi kebijakan yang tertulis di bagian akhir buku ini. Di akhir kata pengantar ini, penulis menyadari bahwa buku ini tentunya masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka jika ada kritik maupun saran demi sempurnanya buku ini.
Selamat membaca.
Daftar Isi
Sampul
Prakata
Kata pengantar
Daftar isi
Daftar tabel
Daftar gambar
Bab I Dinamika Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Sektor Informal
1.1 Paradoks Jaminan Sosial di Indonesia
1.2 Perkembangan Sektor Informal di Indonesia
1.3 Permasalahan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
1.4 Sumber Data dalam Kajian
Bab II Citra Sosio-Demografi Lokasi Kajian
2.1 Lokasi Kajian
2.2 Kondisi Sosial Demografi
2.2.1 Jawa Barat
2.2.2 Sumatera Utara
2.2.3 Nusa Tenggara Timur
2.2.4 DI Yogyakarta
2.2.5 Jawa Timur
2.2.6 Sulawesi Selatan
2.3 Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
2.3.1 Nusa Tenggara Timur (NTT)
2.3.2 Sumatera Utara
2.3.3 Jawa Barat
2.3.4 DI Yogyakarta
2.2.5 Jawa Timur
2.2.6 Sulawesi Selatan
Bab III Rantai Sejarah Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Indonesia
3.1 Sejarah BPJS Ketenagakerjaan
3.2 Kelembagaan BPJS Ketenagakerjaan
3.3 Tugas, Wewenang, Hak, dan Kewajiban
3.4 Regulasi/Kewajiban tentang Sistem BPJS Ketenagakerjaan
3.4.1 Jaminan Kecelakaan Kerja (Pasal 29 UU SJSN)
3.4.2 Jaminan Hari Tua (Pasal 35 UU SJSN)
3.4.3 Jaminan Pensiun (Pasal 39 UU SJSN)
3.4.4 Jaminan Kematian (Pasal 43 UU SJSN)
3.5 Implementasi Kebijakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Hasil Penelitian
3.6 Keterlibatan Pemangku Kepentingan (Stakeholder)Eksternal dalam Mendukung Jaminan Sosial BPJSKetenagakerjaan
a. Sumatera Utara
b. Jawa Timur
c. Nusa Tenggara Timur (NTT)
d. Jawa Barat
e. DI Yogyakarta
f. Sulawesi Selatan
Bab IV Pengetahuan dan Akses Masyarakat Terhaap BPJS Ketenagakerjaan
4.1 Pengetahuan tentang Program BPJS Ketenagakerjaan
4.1.1 Pengetahuan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
a. DI Yogyakarta
4.2 Akses terhadap Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
4.2.1 Akses Internet dan Keberadaan Agen
4.2.2 Pengalaman Klaim
a. Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
b. Klaim Jaminan Hari Tua (JHT)
Bab V [artisipasi, Motivasi, dan Kenyamanan Kerja Dalam Bingkai Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
5.1 Perluasan Partisipasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
5.1.1 Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Menurut Pendidikan
5.1.2 Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Menurut Kelompok Umur
5.1.3 Keinginan Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan
5.2 Kepesertaan Pekerja di Komunitas
5.3 Motivasi dan Kenyamanan Kerja
5.3.1 Kenyamanan Bekerja
5.3.2 Tingkat Tanggung Jawab Pekerjaan
5.3.3 Risiko Kecelakaan Kerja
5.3.4 Hubungan Kerja dengan Rekan Kerja
5.3.5 Hubungan Kerja dengan Rekan Kerja
5.3.6 Keadilan Pembagian Tugas Kerja
5.3.7 Penghargaan atas Capaian Kerja
5.3.8 Kesempatan Jenjang Karir dalam Jabatan pada Pekerjaan
5.3.9 Kepuasan dalam Penghasilan
Bab VI Permasalahan BPJS Ketenagakerjaan dan Rekomendasi Kebijakan
6.1 Kepesertaan BPJS Tenaga Kerja
6.1.1 Kebijakan
6.1.3 Keterbatasan Akses Layanan Rumah Sakit Mitra
6.1.4 Keterbatasan Akses Layanan Pembayaran
6.1.5 Kerja sama dengan LSM/Perguruan Tinggi
6.1.6 Rendahnya Pengetahuan Masyarakat tentang BPJSKetenagakerjaan
6.2 Rekomendasi Kebijakan
Daftar Pustaka
Indeks
Tentang Penulis
