Ikhtisar
Buku ini menjadi hadiah intelektual yang penting dan merupakan “asupan bergizi” dan paparan analisis yang bermutu dan tajam bagi penyempurnaan kebijakan tata kelola reformasi dan inovasi birokrasi nasional. Buku ini juga berisi berbagai perkembangan baru yang memetakan problema dan mengarahkan beberapa solusi dan peta jalan arah perubahan agar birokasi nasional menjadi lebih profesional dan kondusif bagi pembangunan nasional kita. Kabar baiknya kajian ini menjadi penanda adanya titik awal bagi kemajuan dan reformasi birokrasi di Indonesia.
Ada beberapa topik penting yang dibahas antara lain: Reformasi birokrasi Indonesia: sebuah catatan harapan dan kenyataan; kebijakan manajemen PPPK: penghapusan status tenaga honorer; perampingan organisasi: penghapusan eselon III dan IV; upaya peningkatan indeks Ease of Doing Business (EODB) melalui penataan deregulasi kebijakan, implikasi dan tantangan penerapan Single Salary System (SSS); penguatan pengawasan birokrasi di Indonesia, dimensi dan aplikasi akuntabilitas sektor publik.
Reformasi dan inovasi birokrasi sangat diperlukan untuk menciptakan membaiknya kualitas pelayanan publik, ditemukan dan digunakannya cara dan teknologi yang memudahkan kecepatan pelayanan, bahkan terwujudnya clean and governance. Birokrasi yang reformis dan inovatif berperan dalam melakukan pengendalian (steering) dalam pembuatan berbagai kebijakan publik dengan melibatkan partisipasi masyarakan dan mekanisme pasar. Birokrasi diperkenalkan dan didorong untuk melakukan kompetisi kinerja pemberian pelayanan, baik antarinstansi pemerintahan maupun dengan sektor swasta melalui adanya stimulan pemberian insentif renumerasi, bonus, dan punishment tertentu.
Pendahuluan / Prolog
Kata Pengantar Editor
Reformasi birokrasi merupakan sebuah pilar bagi terwujudnya demokrasi sebuah bangsa. Reformasi birokrasi yang digagas pada tahun 2014 melalui UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengadopsi pendekatan manajemen pengembangan sumber daya manusia strategis (strategic human resource management) menggantikan perspektif manajemen kepegawaian.
Perubahan pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan (1) Aparatur Sipil Negara yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai penjaga persatuan dan kesatuan bangsa; dan (2) Mewujudkan Aparatur Sipil Negara sebagai profesi dan pelaksana manajemen Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan pada asas kompetensi dan kualifikasi atau merit sistem dalam setiap tahap manajemen Aparatur Sipil Negara yang sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.
Namun, pada kenyataannya, UU No. 5 Tahun 2014 berjalan tidak sebagaimana mestinya. Selain peraturan pelaksana yang hadir terlambat dan bahkan ada yang belum dikeluarkan, juga berbagai penyimpangan dalam implementasinya mewarnai jalannnya reformasi birokrasi di Indonesia.
Para peneliti DPR yang berlatar belakang ilmu administrasi publik terpanggil untuk memberikan beragam analisis terkait implementasi UU No. 5 Tahun 2014. Berbagai analisis ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi DPR dalam rangka pembahasan RUU tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Diawali dari permintaan Komisi II kepada Pusat Penelitian DPR untuk menganalisis kebijakan Presiden Joko Widodo untuk menghapus eselon III dan eselon IV, tulisan dalam buku ini berkembang menjadi lebih komprehensif, tidak hanya sekedar penghapusan eselon III dan eselon IV saja, namun juga terkait tenaga honorer, sistem penggajian tunggal, sistem pengawasan, e-Gov, dan akuntabilitas.
Pada akhirnya, harapan para penulis agar tulisan dalam buku ini tidak hanya dibaca oleh para pengambil keputusan di DPR, namun juga kepada masyarakat, termasuk kelompok kepentingan lainnya, termasuk pemerintah dan akademisi. Semuanya dimaksudkan agar reformasi birokrasi Indonesia dapat mencapai tujuannya, karena dikawal oleh seluruh komponen masyarakat.
Jakarta, Desember 2021
Editor
Penulis
Anin Dhita Kiky Amrynudin - Lahir di Tegal, 21 Juni 1992. Menyelesaikan Pendidikan S-1 Program Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro pada tahun 2013 dan Pendidikan S-2 Program Magister llmu Administrasi, Universitas Diponegoro pada tahun 2015. Saat ini menjabat sebagai peneliti pertama di bidang politik dalam negeri pada Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. Dapat dihubungi di pos-el: anin.amrynudin@dpr.go.id
Burhanudin Mukhamad Faturahman - Peneliti Pertama di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Menyelesaikan kuliah Program Magister Universitas Brawijaya pada tahun 2017. Tertarik pada penelitian bidang administrasi publik dan administrasi pembangunan. Dapat dihubungi di pos-el: burhanudin@dpr.go.id
Dewi Sendhikasari Dharmaningtias - Peneliti Politik Dalam Negeri pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI dengan kepakaran bidang Kebijakan dan Administrasi Publik.
Lahir di Jakarta, pada tanggal 18 April 1986, dan menyelesaikan studi S-1 Ilmu Pemerintahan STPMD (APMD) Yogyakarta (2007), dan S-2 Magister Administrasi Publik Program Pasca-Sarjana Universitas Gadjah Mada (2009). Peneliti dapat dihubungi pada pos-el: dewi. sendhikasari@dpr.go.id dan sendhik@gmail.com
Rais Agil Bahtiar - Menyelesaikan pendidikan S-1 Program Studi Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada pada tahun 2015 dan langsung melanjutkan pendidikan S-2 Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pasca-Sarjana Universitas Jenderal Soedirman pada tahun 2018 dengan tesis berjudul “Implementasi Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) (Studi di Kecamatan Purwokerto Utara, Purwokerto Selatan, Purwokerto Timur, dan Purwokerto Barat)”. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Pertama di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Penulis dapat dihubungi di pos-el: rais.bahtiar@dpr.go.id.
Sidiq Budi Sejati - Lahir di Jakarta, 22 Februari 1988. Menyelesaikan pendidikan S-1 Teknik Kimia di Universitas Jayabaya, Jakarta (2011) dan pendidikan S-2 Manajemen Sumber Daya Aparatur dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi–Lembaga Administrasi Negara (STIA-LAN), Jakarta (2015). Saat ini penulis menjabat sebagai peneliti ahli pertama di bidang politik dalam negeri pada Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI.
Daftar Isi
Cover
Kata Pengantar Editor
Daftar Isi
Prolog: Buku Mengawal Reformasi Bergerak: Mendorong Inovasi Birokrasi di Era Presiden Jokowi
Bagian Pertama: Reformasi Birokrasi Indonesia: Sebuah Catatan Harapan dan Kenyataan
Bagian Kedua: Kebijakan Manajemen PPPK: Penghapusan Status Tenaga Honorer
Bagian Ketiga: Perampingan Organisasi: Penghapusan Eselon III dan IV
Bagian Keempat: Upaya Peningkatan Indeks Ease of Doing Business (EODB) Melalui Penataan Deregulasi Kebijakan
Bagian Kelima: Implikasi dan Tantangan Penerapan Single Salary System
Bagian Keenam: Penguatan Pengawasan Birokrasi di Indonesia
Bagian Ketujuh: Dimensi dan Aplikasi Akuntabilitas Sektor Publik
Epilog
Indeks
Tentang Penulis
