Buku ini ditulis untuk mengisi kekosongan pustaka Ilmu Administrasi Publik yang membahas kasus-kasus aktual yang terjadi di Indonesia. Pustaka yang ada selama ini cenderung didominasi oleh pustaka yang berasal dari American Public Administration. Sebagian dari pustaka tersebut ditulis oleh akademisi dari negara-negara Barat seperti UK (United Kingdom) dan Australia, sehingga mereka juga menggunakan kasus-kasus yang berasal dari negaranya. Akademisi dan peneliti di negara-negara Asia, termasuk Indonesia, umumnya kurang banyak menulis buku teks yang membahas kasus-kasus yang terjadi di lingkungannya. Akibatnya, pustaka administasi publik yang tersedia lebih banyak membahas konsep dan teori yang membahas kasus-kasus yang terjadi di negara-negara Barat, yang dalam banyak hal sering kali kurang relevan dengan problem yang terjadi di Indonesia.

Terbatasnya ketersediaan buku teks yang membahas kasus-kasus yang terjadi di Indonesia sedikit banyak berpengaruh terhadap proses pengajaran dan pembelajaran di program studi Ilmu Administrasi Publik dan/atau Ilmu Administrasi Negara di Indonesia. Banyak dosen dan staf pengajar yang tanpa mereka sadari lebih banyak mengajarkan American Public Administration, bukan Ilmu Administrasi Publik yang relevan untuk menjawab problem yang terjadi di Indonesia. Konsep dan teori administrasi publik yang didiskusikan di kelas lebih banyak berasal dari negara-negara Barat, yang jika tidak dibaca dan dimanfaatkan secara kritis dapat menimbulkan problem baru. Fenomena administrasi publik umumnya terikat dengan ruang dan waktu, yang dipengaruhi oleh budaya, sistem pemerintahan, sistem politik, dan kemajuan sosial ekonomi masyarakatnya. Penggunaan konsep dan teori yang berasal dari negara-negara maju di Barat untuk menjelaskan fenomena administrasi pubiik di Indonesia, jika tidak dilakukan secara hati-hati dan kritis dapat menghasilkan pemahaman yang keliru dan bias.

Dengan semangat itulah, buku ini mencoba membahas berbagai isu dan problem yang sekarang dihadapi oleh para akademisi dan praktisi administasi publik, terutama terkait problem praktikal yang sekarang ini dihadapi oleh pemerintah. Ada banyak problem yang sekarang ini dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam mentransformasi dirinya menjadi pemerintah berkinerja tinggi, di antaranya hubungan antara pejabat politik dengan pejabat karier, hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, penerapan birokrasi Weberian yang berlebihan, kualitas regulasi yang buruk, fragmentasi kelembagaan dan kekuasaan, dan kemitraan antara pemerintah dengan swasta. Buku ini dirancang untuk mengembangkan konsep dan teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai problem tersebut di atas. Dengan membahas problem dan isu kontemporer yang sekarang ini dihadapi oleh pemerintah, buku ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap pengembangan teori administrasi publik kontemporer yang relevan dan mampu memberi kontribusi terhadap penyelesaian masalah bangsa.

Kontroversi tentang hubungan antara politik dengan administrasi tidak pernah usai, walaupun isu tentang hal itu sudah sejak awal didiskusikan oleh para pendiri Ilmu Administrasi Publik. Wilson dan Godnow, generasi pertama pemikir administrasi publik, mengingatkan perlunya pemisahan politik dan administrasi, baik dalam tataran konsep maupun dalam praktik. Kuatnya gagasan tentang pembagian kekuasaan negara ke dalam Trias Politika amat berpengaruh terhadap pemikiran mereka tentang pemisahan politik dan administrasi. Lebih dari itu, keinginan mereka untuk membangun pemerintahan yang efisien, efektif, dan profesional dapat diwujudkan kalau birokrasi dan aparatur sipil bebas dari intervensi para politisi. Walaupun gagasan pemisahan politik dan administrasi dengan cepat memperoleh kritik dari pemikir generasi kedua, seperti Waldo, Applebly, Simon, dan lainnya sebagai hal yang mustahil dan tidak sesuai dengan realitas, tetapi dinamika hubungan politik dan administrasi tidak pernah menurun. Para pemikir administrasi publik mencoba memberi perspektif yang berbeda dalam memahami dinamika hubungan antara politik dengan administrasi. Waldo, misalnya, memahami hubungan politik dan administrasi dengan mencoba menjelaskan hubungan antara birokrasi dengan demokrasi. Sementara itu, Simon menggunakan metafora yang berbeda, dengan melihatnya sebagai hubungan antara fakta dengan nilai, untuk menjelaskan hubungan antara politik dengan administrasi.

Keterlibatan administrator dalam proses kebijakan, walaupun menjadi realitas tak terbantahkan tetapi masih sering mengundang pertanyaan tentang seberapa jauh administrator seharusnya terlibat dalam alokasi nilai dan bagaimana pembagian kerjanya dengan para pejabat terpilih. Dalam tataran praktik, perdebatan terjadi tentang bagaimana hubungan antara para pejabat politik dengan para profesional, mereka yang menduduki jabatan karena karier. Keinginan untuk memberi dukungan kepada para pejabat politik terpilih untuk dapat mewujudkan visi dan janjinya ketika kampanye menimbulkan pertanyaan tentang seberapa jauh seorang pejabat terpilih dapat melakukan intervensi pada birokrasinya untuk memastikan bahwa visi dan janjinya selama kampanye benar-benar menjadi basis bagi birokrasi dalam merumuskan program dan kegiatan pemerintah sehari-hari. Akan tetapi, pada saat yang sama muncul juga pertanyaan tentang bagaimana mencegah politisasi birokrasi dan pegawai aparatur sipil negara. Birokrasi dan aparatur sipil negara dibentuk bukan untuk mengabdi kepada kepentingan kekuasaan, tetapi sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Mereka harus mengabdi pada nilai-nilai publik, bukan pada kepentingan politik sempit.

Walaupun tidak dirancang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara langsung, bab ini mencoba membahas berbagai aspek dalam hubungan antara politik dengan administrasi, baik dalam tataran konsepsual ataupun dalam praktik. Bab ini membahas pemikiran dikotomi politik-administrasi, latar belakang, dan implikasi dari penerapan gagasan untuk memisahkan politik dan administrasi. Bab ini juga membahas kritik yang telah disampaikan oleh banyak pemikir administrasi publik terhadap gagasan untuk memisahkan politik dengan administrasi. Generasi kedua pemikir administrasi publik umumnya menganggap hubungan politik dan administrasi tidak saling menegasikan, tetapi saling melengkapi. Oleh karena itu, mereka mencoba mengembangkan pemikiran untuk mengintegrasikan proses politik dan administrasi sebagai satu kegiatan dalam proses kebijakan. Pejabat politik dan pejabat karier keduanya terlibat dalam proses kebijakan. Yang membedakan keduanya dalam proses kebijakan adalah jenis keterlibatan dan intensitasnya.

Sampul
Pengantar
Daftar Isi
Bab 1 Dikotomi Politik Dan Administrasi, Imparsialitas, dan Etika Netralitas
     Pendahuluan
     Konsep Dikotomi Politik Dan Administrasi
     Dinamika Hubungan Antara Politik Dengan Administrasi
     Kritik Terhadap Dikotomi Politik-Administrasi
     Dikotomi Politik-Administrasi Dan Netralitas
     Administrator Dan Netralitas Dalam Pengambilan Keputusan
     Administrator Dan Imparsialitas
     Kesimpulan
Bab 2 Kepublikan, Nilai-nilai Publik, dan Implikasinya Terhadap Kebijakan dan Manajemen Publik
     Pendahuluan
     Kondisi Terkini
     Makna Publik Dan Implikasinya Terhadap Teori Administrasi Publik
     Kepublikan
     Nilai-nilai Publik
     Nilai-nilai Publik Sebagai Basis Bagi Pengelolaan Kepentingan Publik
     Nilai-nilai Publik Dan Kebijakan Publik
     Perumusan Tujuan Kebijakan
     Perumusan Masalah Dan Isu Kebijakan
     Pembuatan Kebijakan
     Pelaksanaan Kebijakan
     Evaluasi Dan Utilisasi Informasi
     Nilai-nilai Publik Dan Manajemen Publik
     Perencanaan Dan Evaluasi Program Dan Kegiatan
     Penyelenggaraan Pelayanan
     Pengelolaan Institusi Publik
     Pengembangan Karakter Asn: Kepeloporan Dan Kepublikan
     Pengembangan Budaya Birokrasi
     Kesimpulan
Bab 3 Birokrasi Weberian: Teori, Kritik, Dan Penerapannya Di Indonesia
     Pendahuluan
     Kondisi Terkini
     Konsep Birokrasi Weberian
     Pro Dan Kontra Terhadap Model Birokrasi Weberian
     Titik Optimalitas Birokratisasi
     Debirokratisasi Atau Birokratisasi?
     Misi Yang Diemban Birokrasi
     Kritik Terhadap Birokrasi Weberian
     Penerapan Birokrasi Weberian Di Indonesia
     Problem Dan Tantangan Pemberdayaan Birokrasi Pemerintah Di Indonesia
     Strategi Pemberdayaan Birokrasi
Bab 4 Tata Pemerintahan Terintegrasi: “Satu Pemerintah, Satu Pelayanan”
     Pendahuluan
     Kondisi Terkini
     Warga Sebagai Panglima
     Tata Pemerintahan Terintegrasi (Integrated Governance)
     Unsur-unsur Tata Pemerintahan Terintegrasi
     Pro Dan Kontra Pengembangan Tata Pemerintahan Terintegrasi
     Pengembangan Tata Pemerintahan Terintegrasi Di Indonesia?
     Catatan Penutup
Bab 5 Pemerintah Terkonsolidasi: Peran Provinsi Dalam Tata Pemerintahan Bertingkat Dan Desentralistis
     Pendahuluan
     Kondisi Terkini
     Konsep Sistem Tata Pemerintahan Desentralistis Dan Bertingkat
     Ekonomi Biaya Transaksi Dan Struktur Tata Pemerintahan
     Mengembangkan Pemerintahan Terintegrasi
     Isu Pertama: Tujuan, Nilai, Dan Pola Pikir Aktor Tentang  Desentralisasi Dan Otda
     Isu Kedua: Pengembangan Institusi Dan Mekanisme Koordinasi,
     Isu Ketiga: Membangun Konsensus Tentang Hubungan Di Antara K/l, Kemdagri, Dan Daerah
     Kesimpulan
Bab 6 Teori Pembaruan Regulasi
     Pendahuluan
     Kondisi Terkini
     Mengapa Birokrasi Memproduksi Regulasi Yang Berlebihan?
     Mengapa Kualitas Regulasi Cenderung Buruk?
     Efek Dari Kualitas Regulasi Yang Buruk
     Rezim Regulasi Terintegrasi: “Satu Pemerintah, Satu Regulasi”
     Prinsip Pembuatan Regulasi Yang Baik
     Manfaat Dari Penerapan Prinsip Pembaruan Yang Baik
     Kesimpulan
Bab 7 Sektor Publik, Sektor Swasta, Dan Kemitraan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan
     Pendahuluan
     Konsep Barang Publik Dan Barang Privat
     Pengaturan Kelembagaan
     Birokrasi Pemerintah
     Mekanisme Pasar
     Organisasi Nonprofit Dan Asosiasi Sukarela
     Sektor Publik Dan Sektor Swasta
     Kemitraan Sektor Publik Dan Swasta
     Area Atau Isu Yang Dapat Dikelola Secara Kemitraan
     Pro Dan Kontra Terhadap Kemitraan Sektor Dan Sektor Swasta
     Manfaat Kemitraan
     Risiko Dan Kendala Dari Kemitraan
     Arena Kemitraan
     Manajemen Kolaboratif?
Daftar Bacaan
Tentang Penulis