Indonesia Tengah bersiap menyambut hajat besar yakni gelaran MotoGP yang akan dihelat pekan depan di sirkuit Mandalika, Lombok.
Gelaran MotoGP ini tentu saja menjadi fokus perhatian Pemerintah Indonesia. Tak heran kalau kemudian, pemerintah pun menempatkan MotoGP sebagai prioritas yang harus disukseskan penyelenggaraannya.
Syak wasangka itu pula yang kemudian muncul ketika tiga hari lalu, Pemerintah secara resmi membagikan kabar bahagia berupa pemberian kelonggaran berupa penghapusan tes PCR dan Antigen bagi penumpang perjalanan domestik baik darat, laut maupun udara yang disampaikan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.
Tak sedikit yang menduga, kebijakan itu dilakukan Pemerintah sebagai bagian dalam mendorong suksesnya gelaran MotoGP Mandalika. Dugaan atau syak wasangka itu juga cukup beralasan. Mengingat kebijakan itu dikeluarkan di tengah kasus Omicron Indonesia yang masih mengkhawatirkan, kendati disebutsebut sudah mulai mengalami penurunan.
Bagaimana tidak memuncul kan syak wasangka, menurut data boks GISAID, perkembangan kasus Covid-19 varian Omicron (B.1.1.529) di Indonesia telah mencapai 7.630 kasus per Kamis, 10 Maret 2022. Varian omicron di Indonesia ini memiliki selisih 13 kasus dibandingkan hari sebelumnya. Secara mingguan, kasus di Indonesia ini tumbuh 10,9 persen. Angka tersebut sekaligus menempatkan Indonesia menjadi negara tertinggi angka kasus di Asia Tenggara.
Wajarlah jika kemudian ada banyak pihak menuding, langkah Pemerintah memberikan pelonggaran-pelonggaran tersebut demi Mandaliak, meski angka kasus masih tetap menggila. Tudingan itu bahkan juga digulirkan sejumlah media asing.
Kita semua tentu sepakat, hajat besar MotoGP Mandalika merupakan harga diri bangsa dan tentu saja seperti ditulis media otomotif Jerman Speedweek, ini tentang kebanggaan nasional. Maka upaya-upaya menyukseskan even Internasional harus mendapat dukungan seluruh negeri.
Namun tentu saja, Pemerintah juga patut lebih cermat dalam mengambil setiap kebijakan. Jangan sampai demi kesuksesan Mandalika, harus mengabaikan hal penting lainnya. Termasuk melakukan kajian secara mendalam terkait dikeluarkannya kebijakan pelonggaran.
Apa yang dikatakan Epidemiolog dari Griffith University, Dicky Budiman yang menganggap langkah Pemerintah terburu-buru juga ada benarnya. Dicky menganggap langkah pemerintah ini terkesan terburu-buru. Ia menilai saat ini Indonesia belum sepenuhnya melewati situasi kritis pandemi Covid-19. Sehingga Dikcy pun lebih menyarankan melakukan pelonggaran bertahap, tidak dalam waktu yang mendadak, terburu-buru, dan langsung tingkat nasional.