Kenapa oknum-oknum pengguna motor gede tak juga mampu menurunkan arogansinya? Berbagai persoalan semestinya sudah jadi pelajaran untuk perbaikan sikap mental penunggangnya.
Kita belum lupa apa yang terjadi di Kota Bukittinggi. Oknum pengendara Harley Davidson sampai memukul orang yang belakangan diketahui aparat keamanan.
Persoalannya kemudian sampai ke meja hijau. Apa yang terjadi di Bukittinggi itu, mau tak mau, menodai citra penunggang HD.
Mereka seolah-olah merasa diri sebagai pemilik jalanan. Yang lain seakan-akan hanya menumpang. Padahal, UndangUndang Lalu Lintas menyatakan jalan umum ya bisa dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat umum, tanpa memperhitungkan kasta, jenis motor, atau harga mobil.
Sempat reda sebentar, persoalan menyangkut oknum penunggang moge kembali terjadi. Di Pangandaran, dua orang anak meninggal dunia karena tertabrak penunggang moge. Kasusnya sedang jalan di Polres Ciamis. Eh, belakangan beredar pula arogansi penunggang moge di Kota Bandung yang tertangkap layar di media sosial.
Moge tentu saja memiliki keistimewaan.
Tenaga mesinnya gede. Harganya mahal.
Hanya orang-orang tertentu pula yang bisa memilikinya.
Tapi, perbedaan harusnya sampai sebatas itu. Tak ada yang lain. Soal hak menggunakan jalanan, tak bisa dibedakan moge dengan motor kecil sejenis apapun.
Sebab, dia sama-sama digunakan masyarakat yang sama-sama membayar pajak.
Apa yang terjadi akhir-akhir ini, percayalah, bisa kian memunculkan kesan yang kian negatif terhadap penunggang moge. Padahal, sebagai sebuah kegiatan hobi, sepatutnyalah aktivitas-aktivitas moge menghadirkan bentuk empati terhadap sesama pengguna jalan.
Dalam konteks ini, sudah pada saatnya petinggi-petinggi kelompok komunitas moge, termasuk HD, untuk terus melakukan pembinaan terhadap anggotanya.
Membiarkan oknum-oknum anggotanya tetap memelihara arogansi, akan memperburuk citra penunggang moge.
Tentu saja, aksi-aksi yang dilakukan penunggang moge, dari menyebabkan kecelakaan hingga mengancam pengendara motor lainnya, adalah tindakan personel oknum anggota. Karena itu, pertanggungjawabannya pun personal.
Tapi, sebagai sebuah kelompok komunitas, kelompok-kelompok moge tak bisa lepas tangan begitu saja atas aksi arogansi, bahkan kasar, oknum anggotanya.
Sebagai sebuah kelompok, mereka dituntut melakukan pembinaan terhadap anggota sehingga kemudian tak lagi merasa seolaholah jadi pemilik jalanan.