Kementerian Hukum dan HAM menjatuhkan hukuman untuk dua pegawainya atas kasus plesiran Setya Novanto. Ini patut kita apresiasi. Tapi, apresiasi lebih tinggi, kita siapkan untuk bersih-bersih total Lapas Sukamiskin.
Kedua petugas yang dijatuhi sanksi adalah Komandan Jaga Lapas Sukamiskin YAP dan sipir pengawal, SS. YAP dijatuhi sanksi ditunda penaikan pangkat satu tahun, sedangkan SS ditunda kenaikan gaji berkala selama setahun.
Sanksi yang dijatuhkan Kemenkumham normatif. Beda misalnya dengan Setya Novanto yang langsung dikirim ke Lapas Gunung Sindur tak lama setelah peristiwa ini terungkap.
Tapi, bukan itu yang patut kita persoalkan. Kita tetap pada keyakinan, penanganan masalah di Lapas Sukamiskin tak bisa dilakukan secara parsial seperti saat ini. Sebab, kita meyakini, persoalan yang ada di Lapas Sukamiskin sudah menggurita. Pangkal soalnya bukan hanya karena narapidana, tapi terlebih lagi pada aparatnya.
Kita bisa sampai pada keyakinan itu karena Lapas Sukamiskin tak berhenti dari masalah. Puncaknya adalah ketika orang nomor satunya saat itu, Wahid Husein, divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor menerima suap.
Kasus Wahid Husein memberi gambaran kepada kita bahwa jika ada masalah-masalah yang keluar dari Sukamiskin, itu hanya sebagian kecil. Suap dan pemerimaan fasilitas dari sejumlah narapidana yang berulang-ulang diterima Wahid Husein memberi bukti keyakinan itu.
Jadi, apa yang harus dilakukan Kemenkumham? Menjatuhkan hukuman dan sanksi, apalagi sanksi seringan itu, percayalah, takkan mengubah apa-apa di Lapas Sukamiskin. Takkan membuat jera para petugas yang suka bermain-main. Takkan membuat petugasnya tahan dari godaan para terpidana korupsi itu.
Yang perlu dilakukan Kemenkumham adalah mengubah banyak hal di Sukamiskin. Beres-beres, cuci gudang. Beres-beres tak hanya soal sistem, tapi terlebih lagi pada personal yang menjaga dan mengelola.
Kemenkumham bukan tak bisa, tapi entahlah kalau soal kemauan. Adakah mau atau tidak. Sebab, mereka sudah membuktikan mampu menjadikan Lapas Gunung Sindur sebagai lapas yang jauh dari persoalan. Kalau bisa di Gunung Sindur, kenapa tidak di Sukamiskin?