NEGERI ini seperti negeri penuh skandal. Dari Buloggate, skandal Bank Century, hingga Jiwasrayagate. Muskil menghindarkannya dari sentuhan politik.
Skandal Jiwasraya yang gagal bayar, terhitung besar. Angkanya mencapai Rp13,7 triliun. Bukan hanya nilai skandalnya yang besar, melainkan juga karena menyangkut jutaan orang pemegang polis.
Betul, bahwa skandal ini harus diurus melalui mekanisme hukum. Apakah ada pelanggaran-pelanggaran hukum sehingga perusahaan yang dua-tiga tahun sebelumnya untung, kini malah tak mampu membayar kewajibannya kepada pemegang polis.
Membesarnya saja persoalan Jiwasraya ini bahkan sudah dimulai pula dengan nuansa politis. Jadi, tidak mungkin rasanya jika perjalanan penanganan kasusnya pun tidak diwarnai hal-hal yang bersifat politis.
Selain itu, penanganan Jiwasraya memang tak bisa lepas dari hal-hal politis. Apa itu? Bagaimana pemerintah, sebagai pemegang saham mayoritas perusahaan Asuransi Jiwasraya, memberi ketenangan terhadap pemegang polis yang kini risau apakah dananya bisa kembali atau tidak.
Bukankah politik pula yang salah satunya mewarnai skandal-skandal besar yang pernah terjadi di Tanah Air? Buloggate, juga Bruneigate, mengiris pemerintahan Abdurrahman Wahid. Skandal Century menggerus Susilo Bambang Yudhoyono.
Jadi, tidak mungkin pula persoalan Jiwasraya ini semata-mata akan bisa dieliminir menjadi persoalan hukum saja. Siapapun, akan selalu menarik-naiknya ke jaring politik, sebagaimana Buloggate atau Skandal Century.
Betul, persoalan hukum, terutama hukum ekonomi, hukum investasi, menjadi inti persoalan Jiwasrayagate. Kita berharap penuntasan kasus ini dari sudut pandang hukum, harus secepatnya dituntaskan.
Tapi, sekali lagi, terlalu naif jika ini tak menjadi santapan politik. Tak usah kasus sebesar ini, kasus-kasus kecil lainnya juga sering diseret-seret ke ranah politik. Persoalan anggaran lem Aibon, misalnya, diseret ke ranah politik, malah lebih gencar.
Yang tidak kita inginkan tentulah aroma-aroma politik di balik skandal Jiwasrayagate ini menutup skandal keuangannya. Pengusutan terhadap kasus ini kita dorong, tapi tidaklah mungkin skandal-skandal semacam ini takkan berpengaruh pada politik nasional. (*)