Pemerintah membuka kemungkinan untuk menurunkan tarif tol Jakarta-Surabaya. Kenapa kita sering sekali “grusa-grusu” soal jalan bebas hambatan ini? Setelah diresmikan, dengan suara gegap gempita pula, jalan Tol Trans Jawa ternyata tak meladeni banyak pengguna seperti yang diharapkan.
Jalan tol sepi. Tarifnya yang tinggi membuat masyarakat berpikir 2-3 kali untuk melintasinya. Tarif tol Jakarta-Surabaya setara atau lebih mahal dari tiket pesawat.
Salah satu fungsi tol sebagai percepatan distribusi barang juga tak sepenuhnya jalan. Sopir truk memilih lewan jalan arteri Pantura. Alasanya sama, terlalu mahal. Lewat tol, sopir siap-siap tak membawa uang sewa pulang ke rumah.
Menteri PUPR menyebutkan pemerintah akan mengevaluasi soal tarif ini. Terbuka kemungkinan adanya penurunan tarif.
Kita melihat otoritas jalan tol, mulai dari pemerintah sebagai regulator, swasta sebagai operator, kerap “ugal-ugalan” di jalan tol ini. Salah satunya, soal penetapan tarif tol Trans Jawa ini. Terlalu tinggi jika kumulatif dari ujung barat hingga timur.
Tidakkah ada pendalaman ekonomi-sosio kultural lebih dulu sebelum menentukan tarif sehingga tak memberatkan rakyat? Nanti kalau dibilang tol mahal dan hanya untuk orang kaya, ngambek.
Pemerintah juga terlihat hanya hendak menonjolkan proyek tol, tapi tak mampu mengurusnya. Tol Trans Jawa yang baru diresmikan, di sejumlah titik sudah mulai rusak. Tak boleh pemerintah bilang wajar karena ini jalan baru.
Ugal-ugalan lainnya adalah soal penaikan tarif tol. Tahun ini, setelah Tol Bandara Soekarno-Hatta, akan menyesuaikan tarif 15 ruas tol lainnya, termasuk Cipularang. Sadarkah pemerintah dan pengelola tol, betapa tersiksanya pengguna Tol Cipularang saat ini jika sudah masuk ke jalur Cikampek?
Macet dan kualitas jalannya seperti jalan Tanjung Priok tahun 1990-an? Jika itu yang terjadi, tak perlulah kita bangga dengan makin panjangnya jalan tol kita. Sebab, semua dikelola ugal-ugalan, tanpa mempertimbangkan kenyamanan penggunanya.