Apa yang berkali-kali kami khawatirkan lewat kolom singkat ini, satu demi satu, menemukan bukti di lapangan. Masih jugakah kita memandang kepala daerah yang terlalu intens terlibat dalam kontestasi Pemilihan Presiden ini tak membawa mudarat? Beginilah.
Pada Rabu (20/2) mendatang, Bupati Acep Purnama, dipanggil Bawaslu Kabupaten Kuningan. Dia akan diklarifikasi soal pernyataannya saat deklarasi Tim Relawan Akar Rumput yang heboh itu.
Berapa lama dia diklarifikasi? Satu jam? Dua jam? Tiga jam? Atau lebih? Selama itulah rakyat Kuningan kehilangan haknya untuk mendapat perhatian dari bupatinya. Padahal, dengan waktu satu jam, dua atau tiga jam, banyak hal positif seharusnya bisa dilakukan sang bupati untuk masyarakat Kuningan. Berapa kelompok masyarakat bisa temui? Berapa surat-surat penting bisa dia tanda tangani? Dan masih banyak berapa-berapa lainnya.
Tetapi, rupanya para kepala daerah di negeri kita, tak lebih seperti rakyat biasa saja. Dia tak istimewa. Dia tak menunjukkan sikap-sikap kepemimpinan, apalagi negarawan. Malah amat banyak di antaranya terlibat politik kontestasi saat dirinya harus memimpin rakyat yang berasal dari beragam afilisasi politik, rakyat yang keseluruhan harus dia lindungi.
Mereka berlindung di balik pernyataan menterinya, bahwa kepala daerah berasal dari partai politik sehingga masih bisa terlibat politik kontestasi, dengan sejumlah syarat. Semestinya, begitu mereka jadi kepala daerah, harusnya dia jadi milik bersama rakyatnya. Begitulah adab politik yang baik.
Tapi memang, adab politik kita terus melorot ke titik nadir yang mengkhawatirkan. Sama menurunnya dengan adab politisi-politisi kita.
Dan, di tengah adab politik yang kian menurun itu, kita meyakini, persoalan-persoalan seperti ini akan terus terjadi. Kepala-kepala daerah dipanggil Bawaslu, kepala-kepala daerah yang berseberangan dengan sebagian rakyat pemilihnya.