Hari ini, warga Jawa Barat memiliki perwakilan yang baru di lembaga legislatif. Mereka, 120 orang –sebagian di antaranya wajah baru menjadi anggota DPRD Jabar periode 2019-2024. Terjadi perubahan konstalasi politik di DPRD. Jika sebelumnya didominasi PDI Perjuangan, maka kali ini Gedung Wakil Rakyat lebih banyak berisikan politisi Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Perubahan lainnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kini menempatkan seorang kadernya di kursi pimpinan.
Anggota DPRD sendiri memiliki tiga fungsi utama sekaligus. Ketiganya yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Jujur saja, jika ada evaluasi secara kasar, maka performa DPRD sebelumnya adalah bagus untuk anggaran, cukup bagus di legislasi, tapi kurang terlihat dalam pengawasan. Kita tentu saja berharap, DPRD lima tahun ke depan, akan maksimal menjalankan ketiga fungsinya itu. Fungsi pengawasan perlu ditingkatkan untuk memacu tingkat kemajuan Jawa Barat yang lebih baik lagi.
Pengawasan yang kita maksud tentu saja berdasarkan kajian dan kaidah. Dengan dasar yang kuat, maka pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan akan berjalan lebih maksimal. Jawa Barat ini termasuk salah satu provinsi paling maju. Tapi, bukan berarti tanpa cela. Salah satunya adalah masih tingginya tingkat korupsi. Salah seorang ASN dengan jabatan tertinggi di Pemprov Jabar kini bahkan berstatus tersangka.
Persoalan lain yang belum terselesaikan, meski secara ekonomi mengalami kemajuan, Jabar ternyata masih memiliki prosentase penduduk miskin yang tinggi. Kondisi itu bisa dibaca sebagai belum meratanya hasil pembangunan. Banyak hal yang masih perlu diperbaiki Jabar. Perbaikan itu takkan tercapai jika rakyatnya yang diwakili DPRD tidak menunjukkan sikap kritis berdasar kepada pemerintah dan aparaturnya.
Maka, tuntutan agar anggota baru DPRD Jabar untuk lebih memaksimalkan perannya, baik dari sisi legislasi, anggaran, dan terutama pengawasan, sebenarnya bukan tuntutan yang luar biasa juga. Di samping itu, tentu saja, tuntutan lain dari masyarakat Jabar adalah agar anggota DPRD tidak “bermain api” dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Apalagi “berselingkuh”. Tetap pada relnya, tak berjalan pada rel eksekutif, apalagi melakukannya untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.
Biarlah di daerah lain banyak anggota DPRD berurusan dengan persoalan hukum. Di Jawa Barat, kita harapkan hal semacam itu tak terjadi. Pada akhirnya, melalui kolom pendek ini, kita sampaikan ucapan selamat bertugas kepada anggota DPRD Jawa Barat yang baru.