ABSENNYA hampir semua kepala organisasi perangkat daerah (OPD) pada sidang paripurna DPRD Jawa Barat, patut disesalkan. Jika untuk hal sepenting itu saja lalai, bagaimana untuk pelayanan publik? Kenapa harus disesalkan? Pertama tentu untuk urusan teknis strategis. Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020 adalah hal yang penting dan strategis.
RAPBD tersebut tak hanya akan menetapkan anggaran yang bisa dimanfaatkan OPD bersangkutan, terlebih lagi untuk sektor-sektor pembangunan di Jawa Barat. Pembahasannya tentu akan dalam, hingga ke sektor dan subsektor. Jelas, itu akan terkait dengan OPD-OPD yang ada di Pemprov Jabar, Betul, yang memberikan jawaban atas pandangan umum anggota DPRD Jabar adalah Gubernur Ridwan Kamil. Tapi, karena anggaran tersebut, lebih dari 50% di antaranya dimaksudkan disalurkan pada pembangunan untuk masyarakat Jabar, semestinya kepala OPD berkepentingan.
Menjadi aneh buat kita ketika kepala OPD, misalnya, tak tahu-menahu soal perjalanan anggaran yang sudah mereka susun bersama-sama. Apalagi, umpamanya, bila DPRD memutuskan memangkas anggaran untuk satu-dua-tiga OPD.
Terlebih lagi, absennya kepala OPD secara beramai-ramai, apapun alasannya, bukanlah hal yang pertama kali terjadi. Menurut DPRD, ini sudah untuk ketiga kalinya. Betapa tindakan tersebut kurang pada tempatnya.
Kecuali hal teknis tersebut, sudah sepatutnya pula kepala SOPD memberikan dukungan politis untuk Gubernur Ridwan Kamil. Dalam kaitan apa? Mempermulus relasi Gubernur dengan DPRD Jawa Barat.
Jamak diketahui, sejak pergantian anggota DPRD, hubungan eksekutif dan legislatif di Jawa Barat kurang harmonis. Beberapa kali mencuat penggunaan hak interpelasi oleh DPRD pada satu-dua kebijakan gubernur.
Dalam konteks tersebut, absennya kepala OPD, jika salah dibaca, bisa pula dimaknai sebagai mempertajam relasi eksekutif dan legislatif itu. Sebagai kepala OPD, pembantu gubernur, tak layak hal ketegangan semacam itu dipertebal oleh mangkirnya anak buah Ridwan Kamil itu.
Kita berharap, ini menjadi peristiwa terakhir karena dua alasan penting itu. Jika kejadian seperti ini berlanjut, untuk alasan teknis dan politis pula, kita sarankan gubernur untuk mengevaluasi kembali penempatan pejabat-pejabat yang menduduki kepala OPD. (*)