Tidaklah mudah menghadirkan sekolah gratis. Ahmad Heryawan, Gubernur Jawa Barat periode sebelumnya, mengakui itu. SMA gratis menjadi salah satu program Aher yang belum bisa sepenuhnya diwujudkan.
Banyak soal yang jadi penyebab. Selain anggaran untuk itu terhitung besar, juga karena begitu banyaknya SMA di Jawa Barat. Pendeknya, belum memungkinkan sekolah gratis itu diwujudkan saat itu.
Jika kali ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat berhasil mewujudkan, tentu, ini hal yang menggembirakan. Patut disambut dengan apresiasi.
Kenapa begitu? Karena tidak semua warga Jabar bisa menjangkau biaya pendidikan. Banyak yang bisa, tapi tidak semua. Dari yang kita dengar, iuran biaya pendidikan atau SPP di SMA di Kota Bandung saja berkisar Rp300-400 ribu. Bagi sebagian warga, angka sebegitu cukup berat, terutama bila tak hanya satu putra mereka yang duduk di bangku SMA.
Kita juga patut mengapresiasi karena anggaran untuk SPP SMA gratis ini tidak mengurangi biaya pembangunan lainnya. Sebab, anggarannya diambil dari penghematan. Dua sektor yang bisa dihemat adalah dana hibah dan bantuan sosial serta perjalanan dinas.
Bukan berarti kedua sektor itu tidak penting, tapi publik mencium keduanya digunakan secara tidak efisien. Pada banyak titik, dana seperti hibah dan bansos banyak menghadirkan masalah. Jadi bahan bancakan atau alat politik, terutama bila kontestasi demokrasi hendak berlangsung.
Pun perjalanan dinas. Bukan tidak penting. Tapi, ada perjalanan-perjalanan dinas yang hemat kita tidak penting. Misalnya, agar dana perjalanan dinas bisa keluar, tak sedikit yang menggelar rapat atau kegiatan yang semestinya bisa dilakukan di Kota Bandung, diselenggarakan di Bandung Barat yang jaraknya hanya sepelemparan batu dari Kota Kembang. Itu agar ada anggaran tambahan untuk perjalanan dinas. Sia-sia menurut kita. Tidak efektif, apalagi efisien.
Dalam hal SPP gratis yang membutuhkan anggaran Rp1,4 triliun setahun, kita memberikan dukungan penuh. Kita meyakini, ini program merakyat, bukan program pencitraan.
Ini dilakukan demi mendongkrak angka partisipasi kasar (APK) SMA di Jawa Barat agar bisa mencapai titik maksimal. Jika itu tercapai, maka kita berharap pendidikan di Jabar akan melahirkan kualitas sumber daya yang maksimal juga.
Jadi, sekali lagi, tak pada tempatnya kita bercuriga, melainkan harus memberikan dukungan sepenuhnya. (*)