Seperti sebuah rutinitas. Setiap jelang datangnya momentum Natal dan Tahun Baru, harga-harga kebutuhan pokok akan meroket naik. Pola ini selalu berulang, dan nyaris belum ditemukan solusi yang pas untuk meredam lonjakan harga pangan tersebut. Masyarakat kalangan bawah yang penghasilannya pas-pas, sering kali mengeluh. Biaya kebutuhan hidup kian meningkat, sementara upah pekerjaan yang mereka terima tetap segitu saja.
Banyak faktor yang menyebabkan kenaikan harga pangan jelang perayaan Natal. Mulai dari meningkatkannya aktivitas belanja, hingga pasokan yang kurang. Masyarakat umumnya belanja dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan hari biasa, untuk persediaan.
Selain masalah pasokan, permintaan masyarakat semakin meningkat namun tak dibarengi ketersediaan stok juga dinilai cukup mengkhawatirkan.
Selain itu, ketersediaan tenaga kerga pekerja yang kemungkinan besar bakal berkurang juga akan memicu kenaikan ongkos. Sehingga, diperkirakan hal itu akan mendorong kenaikan harga.
Kondisi serupa diprediksi akan terulang pada Natal tahun ini, jika takc epat diantisipasi. Pemerintah mesti sigap dalam menyusun strategi agar harga pangan stabil, dan masyarakat tidak mengeluh, dan bisa menjalankan ibadah puasa dengan tenang, tanpa memikirkan uang sisa untuk . Apalagi kondisi ekonomi saat ini sedang lesu.
Harga-harga yang merangkak naik akan sangat terasa sekali.
Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) jauh-jauh hari meminta agar pemerintah melakukan akurasi pendataan wilayah produksi dan asumsi permintaan tiap daerah jelang Lebaran.
Data dan analisis yang tepat bakal membuat tata niaga komoditas pangan menjadi lebih tepat guna sehingga kontrol harga bisa dilaksanakan pemerintah. Selanjutnya, pengendalian tata niaga dengan cermat menimbang alur distribusi komoditas. Contohnya bawang merah yang dibeli dari petani harus mencapai pasar tanpa harus terhenti di tingkat tengkulak. Sehingga, harga jual bisa lebih terjaga. Terakhir, Ikappi meminta sistem pengawasan dan peran Satuan Tugas (Satgas) Pangan harus ditingkatkan dengan penyesuaian regulasi. Tujuannya supaya spekulan bahan pokok menjadi takut dan berhenti melakukan katrol harga.
Tahun lalu, Kementerian Perdagangan bisa menekan harga beras dengan memenuhi kebutuhan beras secara nasional. Pemerintah juga menyediakan beras impor milik Perum Bulog untuk memenuhi kebutuhan di masing-masing pasar. Selain itu, mengenai stabilitas harga khususnya beras dengan cara mewajibkan seluruh pedagang menjual sesuai harga eceran tertinggi yang ditetapkan. Agar tidak terjadi ketimpangan pasokan, pemerintah juga mewajibkan seluruh pedagang beras di pasar tradisional menjual beras medium.
Pemerintah mesti segera mengidentifikasi kesiapan segala sektor, termasuk pelaku usaha dalam menjaga stabilitas harga pangan atau barang pokok. Rapat koordinasi dari pusat hingga kabupaten/kota mesti segera digelar. Perlu sinergi berbagai pihak agar pasokan dan harga barang pokok tetap terkendali. Pemantauan langsung ke pasar, ritel, gudang Bulog dan distributor juga wajib dilakukan.