Kenapa Kementerian Hukum dan HAM menjadikan Lapas Sukamiskin sebagai lapas koruptor? Jangan-jangan, mereka sudah menduga sebelumnya, bahwa suatu ketika Jawa Barat akan jadi juara: juara korupsi. Warga Jabar termasuk yang paling banyak kini tinggal di sana.
Kepala daerah dan pejabat tinggi pemerintahan daerah paling banyak penghuni Sukamiskin, ya dari Jabar. Jangan-jangan, jika nanti anggota DPRD Kabupaten Bekasi terjerat kasus Meikarta ini dan divonis bersalah, Jabar pun akan mengalahkan Sumatera Utara dan Jambi di mana wakil rakyatnya paling banyak menjadi terpidana korupsi.
Jabar juara. Ya, sejauh ini, gelar juara yang berhasil diraih tak banyak. Salah satunya juara korupsi. Kepala daerahnya, dari barat ke timur, dari utara ke selatan, tersangkut kasus korupsi.
Apa yang salah? Penerapan teknologi online, termasuk aplikasi A-Z, belum memangkas perilaku koruptif. Sebab apa? Sebab, persoalan korupsi itu, sejatinya, adalah persoalan moral, masalah mentalitas.
Inilah kegagalan pemerintahan Jabar, dari dulu sampai sekarang, mencetak warga berperilaku baik, hidup dalam kesederhanaan, tak memiliki mimpi yang tak terjangkau. Pendidikan moralitas dan mentalitas kita, harus diakui, gagal menciptakan pribadi-pribadi yang berintegritas.
Kadang kita dengan bangga mengatakan Jabar salah satu provinsi dengan lembaga pendidik keagamaan terbanyak. Tapi, faktanya, lembaga-lembaga itu gagal mengajarkan bagaimana menjadi manusia, apalagi pemimpin, yang bermartabat. Mereka, para pelaku korupsi itu, cerdas akal, tapi tidak cerdas budi.
Inilah semestinya yang jadi salah satu fokus pemerintah era sekarang. Membentuk akhlak, budi, kepribadian, dan integritas warga Jabar masa depan yang lebih baik. Itu jika ingin memutus mata rantai banyaknya tokoh-tokoh Jabar yang tersangkut dengan kasus korupsi.
Itulah tugas berat yang ada, terutama di pundak Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum, saat ini. Kalau tidak, percayalah, ketika Emil atau Uu sudah sepuh, dia tetap akan jadi saksi satu-persatu pemimpin di Jabar akan silih berganti berurusan dengan komisi antikorupsi. (*)