Jadi atau tidak ibu kota pindah dari Jakarta ke Kalimantan, maka sebagian masyarakat Tanah Borneo itu sudah memetik manfaatnya. Apa itu? Harga tanahnya melambung. Selalu begitu. Setiap wacana pemindahan ibu kota, terutama di wilayah Palangka Raya, spekulasi harga tanah langsung muncul. Kasarnya, setiap pemerintah pusat meluncurkan wacana pemindahan ibu kota ke sana, seketika itu juga harga tanah langsung naik. Jangan kaget, jika di pusat kota tersebut, harga tanahnya sudah setara dengan wilayah pinggiran Jakarta.
Aneh buat kita jika ada pejabat negara mengatakan wacana pemindahan ibu kota takkan memunculkan spekulan-spekulan tanah. Tampaknya, itu omong kosong saja. Terlebih, tanah-tanah di sana sudah dibagi-bagi sertifikasinya. Sama anehnya buat kita, rencana pemindahan ibu kota itu lebih berjalan di tataran eksekutif. Padahal, ini keputusan besar yang menyangkut masa depan bangsa. Bagaimana rencana yang dalam waktu dekat ini sudah sampai pada penunjukan ibu kota baru itu, belum dibahas di parlemen.
Seorang politisi yang sudah beberapa periode duduk di DPR menyatakan pemindahan ibu kota belum pernah diagendakan pembahasannya di lembaga wakil rakyat itu, sekalipun. Padahal, untuk urusan remeh-temeh, menunjuk duta besar saja, perlu mendapat persetujuan dari DPR, apatah lagi pemindahan ibu kota yang dampaknya multidimensi bagi kehidupan bangsa ini.
Presiden pada pidato kenegaraan menjelang HUT Kemerdekaan RI, menyampaikan izin memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Apakah sesederhana itu proses pemindahan ibu kota? Jika demikian, kalau terjadi pergantian kepemimpinan lima tahun setelah ini, bukankah presiden lain bisa pula melakukan hal yang sama? Kita tidak dalam rangka pro dan kontra terhadap pemindahan ibu kota. Tetapi, hemat kita, pemindahan ibu kota tidaklah hal yang sesederhana itu. Pandangan kita, harus ada kajian komprehensif melibatkan pihak-pihak yang komprehensif pula, sehingga keputusan yang muncul adalah keputusan keseluruhan anak bangsa yang kemudian ditetapkan pemimpin negara.
Banyak hal yang harus didiskusikan bersama. Mulai dari kenapa dipindahkan, kenapa memilih Kalimantan, kenapa dilakukan di saat kondisi keuangan negara sedang tidak baik seperti ini, hingga kenapa pula melibatkan sektor privat untuk urusan kenegaraan yang demikian dahsyat ini.
Sejauh ini, kita beranggapan, satu-satunya kesiapan yang dimiliki pemerintah untuk pemindahan ibu kota adalah kesiapan wacana. Belum pada dasar-dasar pengambilan keputusannya. (*)