MUDAH-MUDAHAN, rencana pemindahan ibu kota Provinsi Jawa Barat, tidak latah-latahan pusat pemerintahan negara akan hengkang ke Kalimantan Timur. Di sisi lain, jika ada daerah lain yang hendak memindahkan ibu kota, laiknya meniru Jabar, bukan pemerintah pusat.
Kita yakin Pemprov Jabar tidak latah-latahan. Rencana pemindahan pusat pemerintahan Jabar memang sudah lama jadi wacana. Bertahun-tahun lalu, kawasan Walini, yang sebentar lagi akan jadi pusat pemberhentian kereta api cepat Jakarta-Bandung, disebut-sebut sebagai kandidat ideal.
Bahwa kini Pemprov Jabar mencoba mendorongnya lebih kuat, barangkali karena mereka dapat momen yang tepat. Baru pekan lalu, Presiden Joko Widodo mengumumkan kepindahan ibu kota ke Kutai Kartanegara-Penajam Paser Utara.
Kita patut mengapresiasi Pemprov Jabar, rencana kepindahan itu tak ribut-ribut seperti di pusat pemerintahan. Sebab, Pemprov Jabar tak berjalan sendiri, bahkan sejak awal. Mereka menggandeng rakyat Jabar. Jadi, penguasa dan rakyatlah yang nanti akan menentukan. Atau, setidaknya rakyat tak merasa ditinggalkan dalam urusan maha penting ini.
Seperti diketahui, dalam rapat paripurna DPRD Jabar, Rabu (28/8), wakil rakyat menyetujui wacana itu. Termasuk juga dalam melakukan kajian. Kita sarankan, dalam melakukan kajian pun, DPRD tetap diikutsertakan.
Dengan menyertakan DPRD sebagai perwakilan rakyat Jabar, maka kita meyakini wacana tersebut takkan memunculkan rurbulensi tinggi seperti di Jakarta. Sebab, rakyat diakui keberadaannya, meski hanya lewat lembaga perwakilan mereka.
Itu sebabnya, langkah-langkah seperti ini patut diikuti, jika ada daerah-daerah lain, bahkan kabupaten di Jabar sekalipun, jika ingin memindahkan pusat pemerintahan. Ajaklah rakyat ikut serta. Toh, tak rugi juga. Bahkan bisa jauh bermanfaat karena makin banyak kepala, makin banyak isi pikirannya. Itu yang kurang terlihat dalam pemindahan ibu kota negara.
Persoalan kemana pusat pemerintahan Jabar akan dipindahkan, sebaiknya diserahkan kepada tim kajian teknis. Tentu, banyak sekali pertimbangan yang harus jadi dasar. Mulai dari kekuatan dan potensi lokasi baru, tingkat kepadatan, infrastruktur, kontur dan tekstur lahannya, dan jangan pula lupa soal sosio-kultur wilayahnya. Itulah nantinya yang mendasari di mana pusat pemerintahan baru Jabar: Walini, Tegalluar, Kertajati, atau di wilayah lainnya.