Persoalan pemekaran alias daerah otonomi baru (DOB) mencuat kembali. Padahal, sederhana saja. Karena keputusan akhir ada di pemerintah pusat, termasuk DPR RI, sepatutnya kita mengikuti alur itu saja dulu.
Tentu, banyak hal yang jadi pertimbangan pemerintah pusat dan DPR, kenapa moratorium pemekaran daerah belum juga dicabut. Selain soal anggaran yang tak sedikit, tentu juga evaluasi menyeluruh terhadap daerah-daerah pemerkaran yang sudah ada saat ini.
Banyak daerah yang maju setelah pemekaran. Penajam Paser Utara, calon ibu kota baru RI itu, salah satunya. Dulu dia menginduk pada Kabupaten Paser di Kalimantan Timur.
Tapi, tak sedikit daerah pemekaran yang tingkat kemajuannya jauh dari harapan. Lelet. Bahkan tak beda jauh ketika masih jadi bagian dari kabupaten induk. Pemerintah berkali-kali mengancam daerah-daerah semacam itu akan dikembalikan ke kabupaten induk. Tapi, selalu begitu, ancaman pemerintah tak pernah terwujud.
Kecuali itu, tentu juga salah satu sebabnya penyediaan anggaran. Makin banyak kabupaten/kota, makin banyak pula dana pusat tersedot ke daerah. Tak apa jika efektif dan efisien, tapi kebanyakan tidaklah seperti itu. Tak sedikut duit negara yang hanya jadi bancakan di kalangan pejabat-pejabatnya. Tengoklah Lapas Sukamiskin jika tak percaya.
Jika kemudian dana pusat yang jadi incaran untuk pemerataan pembangunan, maka sejatinya pemerintah sudah melakukannya. Bahkan jauh lebih merata ketimbang membagi-bagi ke kabupaten/kota. Dana itu sampai ke pelosok desa dan kelurahan melalui dana desa, dana kelurahan, alokasi dana desa.
Bisa jadi, karena alasan itu, pemerintah pusat melihat belum ada urgensinya membuka keran moratorium pemekaran daerah saat ini. Saat ini saja, ada lebih dari 300 DOB yang antre di Kemendagri. Terlebih lagi, pemerintah butuh dana tak sedikit untuk memindahkan ibu kota.
Tak ada yang membantah, bahwa ekonomi rakyat, termasuk ekonomi negara sedang berat. Tak perlu mencari-cari alasan. Tapi itulah faktanya. Alih-alih membiayai DOB, menutup utang saja sudah susah.
Lalu, untuk apa pembentukan DOB –pertanyaan serupa juga mungkin begini: untuk apa memindahkan ibu kota negara? Kalaupun ada yang sudah tersedak oleh janji politik DOB, maka itu adalah kekeliruannya sendiri, berjanji untuk sesuatu yang pintunya masih ditutup rapat pemerintah.