Satu kata yang belakangan dipopulerkan Ridwan Kamil adalah ngabret. Itu kata Bahasa Sunda yang artinya kira-kira bergegas, bergerak cepat.
Berkali-kali dia menyatakan ingin cepat bergerak menjalankan visi-misinya membangun Jawa Barat.
Ridwan Kamil tak hanya ngabret mewujudkan segala rencananya untuk Tanah Pasundan. Dia juga ngabret merombak kabinetnya. Baru sekitar tiga bulan jadi Gubernur Jawa Barat, dia ganti 24 pejabat eselon II.
Undang-undang mengatur, kepala daerah tak boleh melakukan rotasi enam bulan sejak mengawali kepemimpinan atau enam bulan sebelum menyudahinya. Tapi, itu bukan aturan yang baku dan beku. Bisa diterobos dengan satu ucapan dari Menteri Dalam Negeri: ya, saya setuju.
Tak ada yang salah dengan rotasi. Toh, sebelum dan sesudahnya para pejabat tersebut tetap berada di jajaran eselon II. Tetap pejabat tinggi pratama.
Yang beda hanyalah penempatannya. Ada yang masuk ke ruang lebih administratif, ada yang ke teknis. Ada yang tak memegang anggaran, ada yang mengendalikan anggaran.
Normal saja. Setiap kepala daerah sama hitam kepalanya –kecuali yang ubanan, tapi isinya tentu bisa tak sama. Ridwan Kamil tentu punya alasan-alasan khusus kenapa cepat melakukan rotasi. Publik harus menerima, tak menggugatnya, sepanjang itu berjalan di atas relnya.
Publik baru akan punya kesempatan menilai setelah kabinet baru ini jalan beberapa bulan, terutama menjelang tutup tahun nantinya.
Apakah bisa menjalankan, mempercepat programprogram, atau justru melempem. Apakah bisa memaksimalkan dan mengefektifkan anggaran, atau justru menyisakan Silpa seabreg-abreg.
Intinya: apakah bisa ngabret menjalankan visimisi Ridwan Kamil, atau malah tidak.
Sampai titik sekarang, tak ada yang perlu disoal –terutama jika mekanisme rotasi sesuai aturan. Berikanlah kesempatan orangorang baru memimpin OPD itu membuktikan kemampuannya. Kita yakin, kalau mereka tidak ngabret, nantinya Ridwan Kamil juga bakal ngabret lagi menggantinya.