Inilah Koran dapat dibaca gratis dalam masa terbatas di aplikasi smartphone & tablet Android.

Editorial

Jika Mahatir Muhammad memutuskan membatalkan proyek pembangunan kereta api yang didanai China, yakni East Coast Rail Link (ECRL), tentulah bukan keputusan berdasakan emosional. Dia memperhitungkan matang, terutama soal utang.

Ada dua soal alasan utama pembatalan proyek senilai US$20 miliar dengan kontraktor China Communications Construction Co (CCCC) itu.

Malaysia mengumumkan untuk membatalkan proyek pembangunan kereta api yang didanai China, East Coast Rail Link (ECRL). Pertama soal pinjaman yang terlalu besar. Bunganya saja US$120 juta (hampir Rp1,8 triliun) setahun. Kedua, karena tercium aroma korupsi.

Apa yang dilakukan pemerintah Malaysia realistis. Infrastruktur perlu, tapi membiayainya dengan utang berlebihan, itu yang jadi soal. Mahatir sadar, Malaysia tak punya kemampuan finansial dan tak hendak memaksakan diri.

Apa yang terjadi di Malaysia, kita lihat, justru sedikit bertolak belakang dengan di tanah kita. Pemerintah jor-joran membangun infrastruktur. Sumber modalnya? Kalau bukan ngutang, ya dikerjasamakan dengan investor.

Bukan kita tak ingin infrastruktur seluruh negeri bagus, tapi tentu untuk membangunnya perlu perhitungan matang.

Katakanlah misalnya begini, apa iya sudah mendesak membangun jalan tol dari Bandarlampung hingga Aceh? Apa sudah sangat krusial membangun jalan tol di Kalimantan yang kecuali pada beberapa titik, jalanannya masih lapang dan jarang dilewati kendaraan? Tetapi, pemerintah selalu berkelit soal utang luar negeri ini.

Angkanya sudah mengkhawatirkan, meski baru separo dari batas regulasi. Bahkan kritikan media luar negeri seperti The Economist sekalipun masih selalu dicarikan cara ngelesnya.

Pemerintah pun selalu bersikap defensif setiap ada kritik terhadap proyek infrastruktur ini. Bahkan, ketika kritik itu datang dari dalam sekalipun, seperti yang disampikan Wapres Jusuf Kalla terhadap mahalnya proyek LRT.

Kita tidak menemukan sikap kebesaran jiwa dalam soal utang luar negeri dan infrastruktur ini. Tidak seperti Mahatir dan pemerintah Malaysia yang melakukan kajian dengan matang.

Januari 2019