Belum ada kebenaran material pada sidang kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta. Tapi, semakin terasa anginnya, bahwa badan usaha tersebut, dengan cara apapun, ikut “bermain” pada proses Pemilihan Gubernur Jawa Barat.
Hadirnya Iwa Karniwa di ruang sidang dan informasi-informasi awal yang belum bisa dipastikan kebenarannya soal peran Meikarta itu memberi posisi “angin” tersebut. Disebut-sebut, entah melalui tangan ke berapa, ada janji-janji membantu mengadakan banner untuk Iwa yang saat itu termasuk salah satu pasangan calon gubernur yang masuk seleksi di PDI Perjuangan.
Sebelum kasus ini mulai ditangani KPK dan melebar hingga ke ranah politik, angin yang bertiup sepoi-sepoi juga menyuarakan ada kandidat yang berhubungan dengan kelompok usaha ini. Namanya angin sepoi, tentu tak ada bukti konkretnya. Tapi, tentu angin takkan berhembus jika tak ada peniupnya.
Bahwa pengusaha berperan dalam urusan kontestasi demokrasi, rasanya sudah jadi rahasia umum. Tentu, urusan pengusaha adalah pengadaan modal. Modalnya tidak kecil. Pengusaha tak menggelontorkan dana begitu saja, melainkan karena ada kepentingannya.
Seorang pengusaha, biasanya konglomerat, bisa menyuntikkan dana kepada salah satu calon, bisa pula ke seluruh calon kuat. Ada yang main satu kaki, tak sedikit pula yang dua kaki. Tujuannya agar usaha mereka aman, investasi mereka berkembang. Modal bisa balik, untung berlipat.
Itulah sebabnya, tak sedikit kepala daerah kita yang berada di bawah ketiak pengusaha. Galak terhadap rakyat, tapi kemudian mati kutu di depan pemodalnya. Itu terjadi di mana-mana.
Rasa-rasanya sulit menemukan kandidat calon, atau partai politik, yang terbebas dari ketiak pengusaha ini. Kalaupun ada yang menyebut-nyebut seperti itu, bisa jadi lebih pintar menyembunyikannya.
Tentu, akan lebih dahsyat jika lembaga antirasuah bisa membongkar dugaan-dugaan seperti ini. Apa yang terjadi di ruang sidang Meikarta, setidaknya bisa jadi pintu pembuka, untuk masuk dalam upaya membongkar korupsi demokrasi di Tanah Air yang lebih menakjubkan.