TENTU saja pemerintah tidak menggunakan buzzer politik.Begitu kata Ali Mochtar Ngabalin, salah satu pejabat di Kantor Staf Presiden.
Tentu saja. Tak ada mata anggaran pemerintah untuk membayar atau menggaji buzzer-buzzer tersebut. Lagi pula, pemerintah mana yang membayar buzzer-buzzer politik itu. Tidak ada.
Tapi, itu secara langsung. Secara tak langsung? Buzzer tersebut bisa saja dibentuk dan dipekerjakan oleh orang-orang yang berkepentingan dengan pemerintah, bersimpati dengan pemerintah, atau orang yang tak ingin pemerintah bercitra buruk, sekaligus sebagai penyerang oposisi.
Secara kasat mata, publik sudah melihat hal itu. Tidak perlu dibantah-bantah. Sejarah pembentukan buzzer, meski bukan sejarah resmi, takkan gampang terlupakan ruang pikir publik. Betapa ada lembaga-lembaga yang membayar orang untuk menjaga si A dari gangguan isu politik dan menyerang habis lawan politiknya.
Karena banyaknya buzzer yang digerakkan orang-orang berkepentingan terhadap pemerintah, menjadi naif pula jika Ngabalin menyatakan pemerintah adalah yang lebih banyak terpojok oleh bully para buzzer. Yang sering mendapat pembelaan, iya pemerintah. Tapi yang sering mendapat serangan, ya oposisi.
Yang menyerang pemerintah adalah kebanyakan publik. Dan, itu menjadi hak publik. Sebab, ada yang merasa pada beberapa titik, pemerintah tidak berjalan pada relnya. Bagaimana mungkin publik mengkritik kebijakan-kebijakan oposisi sementara oposisi bukanlah pembuat dan pelaku kebijakan publik? Sebuah penelitian yang dilakukan Universitas Oxford bahkan menegaskan pasukan siber, atau buzzer, mengirim pesan bermuatan mendukung pemerintah, menyerang oposisi, dan memecah belah. Dari dua muatan itu, mendukung pemerintah dan menyerang opisisi, menjadi terang benderang buat kita siapa yang menggerakkan para buzzer.
Itu diperkuat pula dengan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan terhadap buzzer. Adakah buzzer yang sudah diproses secara hukum meski tiap hari meniupkan kebencian? Kalaupun ada, bandingkanlah dengan buzzer atau pengeritik pemerintah. Ibarat langit dan bumi.
Bagi kita, buzzer politik adalah sebuah kejahatan yang menjijikkan di panggung politik. Kita sepakat dengan pernyataan pemerintah untuk menertibkan buzzer. Tapi, pemerintah jangan mendua. Jangan hanya menertibkan buzzer yang merugikan pemerintah, sebaliknya “memelihara” buzzer yang menguntungkan. Perlakukan mereka sama sebagai penjahat politik. (*)