Joko Widodo dan Maruf Amin resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024. Mewujudkan janji politiknya tidaklah mudah, terutama dalam persoalan penegakan hukum dan keadilan serta ekonomi.
Kenapa harus pada persoalan hukum? Karena inilah titik lemah pemerintahan Jokowi lima tahun sebelumnya. Survei yang dilakukan Kompas menyebutkan tingkat kepuasan publik soal hukum hanya 49,1%, sementara ekonomi 49,8%.
Sialnya, dalam kondisi seperti itu, orang-orang di sekeliling Jokowi mencoba membentengi sang presiden. Ada yang bilang, rendahnya tingkat kepuasan di bidang hukum karena media banyak memberikan persoalan hukum. Duh, kok sebegitunya membabi buta. Sebegitunya menjebloskan Jokowi.
Menjebloskan? Iya, karena pandangan seperti itu potensial membuat Jokowi salah mengambil kebijakan. Padahal, sejatinya yang terjadi, tak sedikit janji-janji kampanye yang sulit dipenuhi.
Dalam soal hukum, misalnya, pengusutan kasus hak asasi manusia mandeg. Pemberantasan korupsi jalan di tempat. Tak ada kemajuan dorongan pemerintah terhadap KPK, bahkan cenderung mempreteli lewat undang-undang baru. Terseretnya penegakan hukum pada politik membuat masyarakat berteriak soal keadilan yang didambakan.
Aksi-aksi mahasiswa menentang undang-undang baru KPK adalah wujud ketidakpuasan itu. Terlebih, terhadap tuntutan dikeluarkan Perppu KPK oleh mahasiswa, “segera” yang disebut presiden tak ketahuan juntrungannya.
Persoalan-persoalan ini, juga pertumbuhan ekonomi yang berkisar 5% --jauh di bawah target 7%, nilai tukar rupiah yang cenderung turun, dan kesulitan ekonomi yang langsung dirasakan masyarakat, adalah masalah pelik yang faktanya terjadi.
Yuniarto Wijaya, pemimpin lembaga Charta Politika yang secara emosional memiliki kedekatan dengan Jokowi, malah kian menegaskan kepuasan publik cenderung menurun pada periode kedua ini. Dia bahkan menyebutnya dalam kelompok yang rendah.
Jokowi, setelah berganti pasangan dari Jusuf Kalla ke Maruf Amin, memiliki tantangan tak ringan untuk memperbaikinya. Jika tidak, maka legacy yang akan dia tinggalkan lima tahun ke depan bukanlah soal infrastruktur yang terbangun, melainkan amburadulnya penegakan hukum dan peningkatan ekonomi.